PAYAKUMBUH, KP – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Muslim, meluruskan pemberitaan dan rumor yang menyebut dirinya menangis karena terdesak saat memberikan kesaksian dalam persidangan sengketa tanah Pasar Pertokoan Blok Barat Payakumbuh.
Menurut Muslim, air mata yang menetes saat persidangan bukan dipicu tekanan ataupun pertanyaan dari kuasa hukum penggugat, melainkan karena teringat perjuangan panjang Pemerintah Kota Payakumbuh memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk membangun kembali pasar yang terbakar.
“Saya perlu meluruskan narasi yang sengaja diplintir. Memang benar saya menangis saat memberikan kesaksian, namun bukan karena diintimidasi atau dihujani pertanyaan pengacara penggugat,” kata Muslim di Payakumbuh, Jumat (31/7).
Ia menjelaskan, suasana haru muncul ketika tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) menanyakan proses yang dilalui Pemerintah Kota Payakumbuh hingga memperoleh persetujuan anggaran rekonstruksi Pasar Payakumbuh.
“Saya terharu saat menjawab pertanyaan Jaksa Pengacara Negara mengenai betapa beratnya perjuangan Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran Pemko memperjuangkan anggaran ke pusat demi nasib rakyat,” ujarnya.
Muslim mengatakan, perjuangan memperoleh dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perdagangan memerlukan proses panjang, termasuk memenuhi seluruh readiness criteria yang dipersyaratkan. Menurutnya, berbagai upaya dilakukan hingga akhirnya Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi pasar dan menyetujui proses rekonstruksi melalui pendanaan APBN.
Dalam persidangan, kata Muslim, ia juga menjelaskan bahwa dirinya bukan putra asli Payakumbuh. Namun hal itu tidak mengurangi komitmennya untuk membantu pemerintah daerah memperjuangkan pembangunan kembali pasar demi kepentingan masyarakat.
“Memang benar saat ditanya oleh JPN, saya menyampaikan bahwa saya bukan asli orang Payakumbuh. Namun saya sudah merasa sebagai orang Payakumbuh dan merasa punya tanggung jawab moral yang sangat besar untuk membantu Wali Kota memperjuangkan anggaran dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Pernyataan Muslim dibenarkan Jaksa Pengacara Negara Jodie Angelia R., SH, MKn, yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Menurut Jodie, saksi sempat meneteskan air mata saat menjelaskan proses panjang yang ditempuh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memperoleh persetujuan anggaran rekonstruksi pasar.
“Benar saat agenda pemeriksaan saksi, saksi memang sempat emosional sampai meneteskan air mata. Hal itu disebabkan oleh pertanyaan dari kami selaku tim Jaksa Pengacara Negara mengenai bagaimana proses yang dilalui Pemerintah Kota Payakumbuh hingga disetujuinya permohonan anggaran untuk rekonstruksi pasar,” ujarnya.
Terkait status lahan yang menjadi objek sengketa, Muslim menegaskan seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat telah dipenuhi, termasuk terbitnya sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh. Sertifikat tersebut, katanya, menjadi syarat utama pencairan anggaran rekonstruksi dan merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan niniak mamak serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang dan KAN Koto Nan Ampek.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Pekerjaan Umum telah menyetujui anggaran penyusunan perencanaan sebesar sekitar Rp1,5 miliar yang ditargetkan selesai pada Oktober 2026.
“Sedangkan anggaran fisik, dari beberapa kali pembahasan, sudah disetujui secara teknis oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian PU untuk pembahasan lebih lanjut,” katanya.
Menutup keterangannya, Muslim mengajak seluruh unsur masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan di Kota Payakumbuh untuk bersama-sama mendukung pembangunan kembali Pasar Payakumbuh.
“Kita khawatir kalau kita tidak kompak di daerah, anggaran dari pusat nanti tidak jadi turun, padahal kebutuhan anggarannya sangat besar, yaitu lebih kurang Rp180 miliar. Ini semua demi masa depan pedagang dan perekonomian Payakumbuh,” ujarnya.
