PADANG PANJANG, KP — Ruas Jalan Lingkar Selatan sepanjang 2,5 kilometer di Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, kini masih putus total akibat hantaman longsor di tiga titik terpisah. Kondisi fasilitas publik ini belum bisa diperbaiki karena pemerintah daerah terbentur keterbatasan alokasi anggaran daerah.
Kendala tersebut diungkapkan langsung Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam audiensi bersama warga Koto Katik di Taman Perkim Lingkar Selatan, Selasa malam (14/7). Pemerintah daerah kini berupaya mencari sumber dana alternatif dari pemerintah pusat demi mempercepat penanganan fisik jalan.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah. Namun hingga saat ini belum tersedia anggaran yang memadai untuk penenangannya,” ujarnya.
Pemerintah Kota Padang Panjang saat ini tengah mengupayakan bantuan dana darurat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jika usulan tersebut ditolak, pemerintah daerah menyiapkan langkah cadangan agar anggaran perbaikan dapat dimasukkan melalui APBD 2027.
Selain masalah jalan putus, dialog terbuka tersebut juga menampung keluhan para petani terkait buruknya infrastruktur penunjang produksi pertanian. Masyarakat mendesak pembangunan jalan usaha tani, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, serta penambahan lampu penerangan jalan umum.
Warga Koto Katik juga mengusulkan pengembangan potensi wisata sungai di wilayah mereka serta penataan ulang kawasan Taman Lingkar Selatan. Kelompok pedagang bahkan meminta pemerintah mengevaluasi penerapan sistem satu arah atau ‘one way’ di kawasan Pasar Pusat.
Wako Hendri Arnis menegaskan, seluruh usulan dari masyarakat akan segera dikaji oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Penentuan program pembangunan fisik diprioritaskan pada sektor yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi warga kelas bawah.
“Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah sesuai kewenangan yang ada,” katanya menambahkan.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota, Allex Saputra bersama jajaran unsur forkopimda dan para kepala dinas. Kehadiran para pejabat teknis bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan partisipatif agar tepat sasaran di lapangan. (ak/*)