Maninjau punya cerita. Danaunya yang mempesona dipenuhi keramba jala apung (KJA) untuk beternak ikan. Sungguh alang-kepalang banyaknya. Luar biasa perkembangan Keramba Jala Apung (KJA). Sehingga, statusnya pun ‘mengkhawatirkan’ karena berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan danau. Ribuan ton ikan danau tersebut sudah sangat sering ‘mati massal’ secara tiba-tiba.
Tampaknya, pemerintah khawatir dengan ‘meledaknya’ perkembangan KJA di danau kebanggaan ini. Pemerintah pusat sudah meminta pemda kabupaten dan provinsi untuk membendung pertumbuhan KJA dengan meluncurkan program alih usaha. Namun bukannya menurun, jumlah KJA justru bertambah banyak.
Dari sebanyak 17 ribu KJA pada tahun 2020, naik menjadi 23 ribu pada 2023 atau bertambah sekitar 5 ribu KJA hanya dalam waktu tiga tahun.
Bisa jadi pemerintah pusat ‘gusar’ dengan kondisi terkini Danau Maninjau tersebut. Sehingga, tanpa kompromi pemerintah pusat melalui Kemenko Marves mengharuskan Pemprov Sumbar mengangkat semua KJA yang ada di danau itu. Tenggat waktunya paling lambat bulan Juli 2023.
Tentu saja Pemprov Sumbar jadi ‘kalang-kabut’. Sebab, jika KJA diangkat banyak pihak yang akan terdampak. Mulai dari pemilik, penjual pakan, penjaga KJA, hingga penjual ikan beserta keluarga masing-masing. Belum lagi masalah kewenangan penindakan yang tak lagi dimiliki pemprov. Begitu inti pemberitaan KORAN PADANG terbitan Rabu (31/5) di halaman 2.
Budidaya ikan melalui KJA di Danau Maninjau memang sukses meningkatkan produksi ikan, tapi di sisi lain ada dampaknya yang terbilang memprihatinkan terhadap kondisi danau. Namun demikian, apakah tak ada inisiatif lain yang bisa dilakukan tanpa harus mengangkat semua KJA? Sangat banyak ahli perikanan di republik ini untuk memetakan persoalan dan mencari solusinya.
Program ‘Save Maninjau’ yang dicanangkan beberapa tahun lalu terbukti tidak menuai hasil yang menggembirakan dan sesuai harapan. Sehingga, perlu dicari solusi lain yang lebih jitu tanpa berdampak kerugian pada masyarakat banyak, khususnya masyarakat salingka danau yang menggantungkan perekonomiannya pada danau vulkanik itu. Mampukah kita mengatasi problema pelik dan dilematis tersebut? *
