Bencana bukan sekadar angka dalam data statistik atau berita di media massa. Tragedi galodo di penghujung 2025 yang menghantam hulu DAS wilayah Bukit Barisan adalah bukti nyata bahwa ada yang salah dengan cara alam dikelola selama ini.
Nyawa 1.059 orang melayang dalam becana hidrometrologi ini bukan karena takdir semata, melainkan karena benteng alami di hulu sudah rontok akibat penggundulan hutan dan pembukaan lahan yang ugal-ugalan. Ketika hutan di atas sana tidak lagi mampu menampung air, maka air itu turun membawa lumpur dan batu untuk menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya, termasuk masa depan pangan Sumatera Barat.
Logikanya sederhana. Jika gunung dan perbukitan sudah gundul, sawah di bawah tinggal menunggu waktu untuk tertimbun. Data menunjukkan lebih dari 2.700 hektare sawah rusak, dan seribu hektare lebih gagal panen total. Ini adalah pukulan telak bagi para petani yang sudah menghabiskan modal dan keringat berbulan-bulan hanya untuk melihat tanamannya habis disapu air dalam sekejap mata.
Masalah ini kemudian merembet ke urusan perut orang banyak. Saat produksi beras lokal anjlok, otomatis stok di pasar menipis. Hukum pasar pun berlaku, barang sedikit, harga selangit. Apalagi momen ini terjadi menjelang Ramadan 1447 H, saat semua orang butuh makan untuk sahur dan berbuka, namun harga beras justru sudah mencekik leher.
Penderitaan belum selesai di urusan sawah. Putusnya jalan di Lembah Anai adalah bukti betapa rapuhnya urat nadi ekonomi di Sumatera Barat. Truk-truk besar pengangkut sembako yang biasanya lewat sana harus berputar jauh lewat Sitinjau Lauik atau Malalak. Jalur-jalur itu sempit, rawan longsor, dan sering macet parah. Akibatnya, biaya membengkak sampai 50 persen. Jangan harap kenaikan biaya ini ditanggung perusahaan angkutan. Semua beban itu ujung-ujungnya dibayar oleh masyarakat melalui harga cabai, beras, dan telur di pasar. Kondisi jalan yang dibiarkan ‘sakit’ terlalu lama hanya akan membuat ekonomi masyarakat semakin sekarat.
Di tengah kekacauan ini, selalu ada pihak yang memancing di air keruh. Mafia pangan atau spekulan adalah hantu yang nyata. Mereka sering menimbun barang saat stok menipis agar harga semakin gila di pasar.
Program-program seremonial seperti festival pasar murah atau operasi pasar memang tampak bagus di foto berita, tapi efeknya hanya sementara seperti minum obat penurun panas. Begitu acara selesai, harga kembali liar. Pemangku kebijakan di Sumatera Barat harus punya nyali untuk menindak para pemain besar di gudang-gudang stok dan memastikan bantuan tidak salah sasaran ke kantong orang yang sudah kaya.
Sudah saatnya ada perubahan besar dalam mengelola daerah. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama yang terbukti gagal saat badai datang. Pengambil kebijakan harus berani menoleh ke Vietnam yang sukses jadi raja ekspor beras dunia. Rahasianya bukan di seremonial panen raya yang dihadiri pejabat-pejabat, tapi pada penguatan infrastruktur irigasi yang tahan bencana dan penggunaan bibit unggul yang tetap hidup meski terendam banjir. Vietnam mengandalkan sistem informasi pertanian yang presisi. Petani tahu kapan harus menanam dan pemerintah tahu persis berapa stok di gudang secara real-time.
Di Sumatera Barat, ketergantungan pada sawah terbuka harus mulai dikurangi dengan mencoba teknologi pertanian dalam ruangan yang lebih aman dari banjir atau debu gunung berapi. Jangan sampai pejabat hanya datang saat panen, tapi gelagapan dan saling lempar tanggung jawab saat bencana memicu krisis pangan. Distribusi pangan harus dianggap sebagai urusan darurat yang tidak boleh dihambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
Teknologi seperti pelacakan barang digital harus dipakai supaya pergerakan stok pangan bisa dipantau siapa saja, sehingga tidak ada lagi ruang untuk penimbunan. Selain itu, regenerasi petani harus menjadi prioritas. Jika anak muda tidak diberi akses teknologi seperti yang dilakukan di Vietnam, maka profesi petani akan habis dan ketergantungan pada beras luar daerah akan semakin parah. Urusan pangan adalah urusan hidup-mati sebuah bangsa, bukan sekadar komoditas politik untuk mencari simpati.
Pada akhirnya, urusan perut adalah urusan yang paling sensitif. Pembangunan fisik yang megah tidak akan ada artinya jika rakyat kesulitan membeli sesuap nasi. Para pengambil kebijakan, khususnya di Sumatera Barat perlu sadar bahwa membiarkan hutan rusak di hulu sama saja dengan membiarkan rakyat kelaparan di masa depan.
Galodo 2025 adalah teguran keras agar pembangunan tidak lagi menabrak aturan alam. Jika keseimbangan lingkungan tidak segera diperbaiki, maka krisis pangan akan menjadi ‘tamu tetap’ yang selalu datang setiap tahun, terutama saat Ramadan dan Lebaran menjelang. *