PADANG, KP – DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memulai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumbar 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (20/3). Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan draft LKPJ 2024 kepada DPRD untuk dikaji lebih lanjut.
LKPJ ini menjadi kewajiban konstitusional kepala daerah untuk melaporkan hasil kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Selain sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dijalankan. LKPJ 2024 mencerminkan pertanggungjawaban tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa DPRD akan membahas LKPJ ini secara mendalam dan objektif untuk memastikan program-program pemerintah telah berjalan sesuai dengan perencanaan dalam RPJMD. “Kami akan mengevaluasi apakah target pembangunan sudah tercapai atau masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji setiap aspek dalam LKPJ. Pansus akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menjelaskan realisasi program dan kendala yang dihadapi. Selain itu, Pansus juga akan memverifikasi data dan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan laporan pemerintah sesuai dengan kondisi di masyarakat.
Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting bagi DPRD untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ke depan. “Kami akan melihat apakah ada program yang kurang efektif dan perlu diperbaiki. Anggaran daerah harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambah Muhidi.
Dalam LKPJ 2024, Gubernur Mahyeldi memaparkan capaian pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. DPRD akan memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dengan meninjau efektivitas program bantuan pendidikan, pemerataan akses, serta rehabilitasi sekolah.
Di sektor kesehatan, DPRD akan mengevaluasi program Universal Health Coverage (UHC) yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat Sumbar mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Selain itu, DPRD juga akan menilai kinerja rumah sakit daerah dan fasilitas kesehatan tingkat nagari.
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas evaluasi, terutama terkait realisasi proyek jalan, jembatan, dan transportasi umum. DPRD akan memastikan keberlanjutan proyek strategis, termasuk pembangunan jalan tol dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Di bidang ekonomi, DPRD akan meninjau efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program ketahanan pangan, serta kebijakan untuk menarik investasi ke Sumbar. Fokus utama DPRD adalah strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tengah tantangan global.
DPRD menargetkan pembahasan LKPJ 2024 dapat berlangsung efektif sehingga rekomendasi yang dihasilkan bisa menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan selanjutnya. DPRD juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Muhidi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menilai keberhasilan program pemerintah, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan yang harus segera ditangani. “Kami ingin pembahasan LKPJ ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Evaluasi harus berbasis data agar pembangunan Sumbar semakin tepat sasaran,” katanya.
DPRD berharap pembahasan LKPJ ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah. Dengan evaluasi menyeluruh, pembangunan di Sumbar dapat berkembang lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)