Pemko Payakumbuh, Lima Puluh Kota, dan Pemprov Sumbar Sepakati Pendanaan Bersama BRT Trans Paliko

PAYAKUMBUH, KP — Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati skema pendanaan bersama (joint funding) untuk mempercepat pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko sebagai layanan transportasi massal terintegrasi.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/8), yang juga membahas pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal serta penyusunan nota kesepahaman (MoU).

Selain pendanaan bersama, ketiga pemerintah daerah juga akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) guna mendukung operasional Trans Paliko.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan, pengembangan transportasi massal menjadi kebutuhan penting masyarakat sehingga Pemko Payakumbuh mendukung penuh inisiatif tersebut.

“Transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Rida.

Ia menambahkan, Pemko Payakumbuh juga merencanakan pengadaan 13 unit kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan. Rencana tersebut akan diselaraskan dengan jaringan Trans Paliko agar layanan berjalan terintegrasi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan, pihaknya tengah menyusun studi kelayakan (feasibility study) angkutan perkotaan serta melakukan uji coba layanan gratis bagi pelajar.

Menurut dia, integrasi rute menjadi hal penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara Trans Paliko dan angkutan lokal, termasuk dengan rencana trayek kendaraan listrik. “Rute dan kapasitas layanan harus disusun secara terukur agar tidak saling bertabrakan,” ujarnya.

Rajman juga menekankan pentingnya perhitungan kapasitas angkut dan efisiensi biaya operasional kendaraan (BOK) sebagai dasar penentuan kebutuhan armada dan subsidi.

Di sisi lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Adib Alfikri mengatakan, seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pengembangan Trans Paliko. “Seluruh pihak sepakat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Adib.

Ia menjelaskan, pembiayaan akan dibagi sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah, sekaligus diupayakan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.

Ketiga pemerintah daerah juga akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal yang memiliki dasar kelembagaan jelas untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah.

Selanjutnya, draf nota kesepahaman antara gubernur, wali kota, dan bupati akan disusun sebagai dasar kerja sama pengembangan dan penyelenggaraan layanan Trans Paliko.

Pengembangan BRT Trans Paliko diharapkan menjadi solusi transportasi massal yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mampu meringankan beban biaya transportasi masyarakat. (dst)