Reses di IX Korong, Ketua DPRD Kota Solok Serap Aspirasi Infrastruktur dan UMKM

SOLOK, KP – Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Kelurahan IX Korong, kemarin.

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara DPRD dan masyarakat untuk menghimpun usulan pembangunan yang akan dibahas bersama pemerintah daerah sesuai kewenangan dan skala prioritas.

Fauzi mengatakan, reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

“Seluruh aspirasi yang dihimpun akan didokumentasikan dan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan,” ujar Fauzi.

Dalam pertemuan itu, warga mengusulkan pembangunan penutupan drainase di lingkungan permukiman, khususnya di sekitar Surau Tabek.

Ketua RW 01 Kelurahan IX Korong Noviandi Yusaf mengatakan, kondisi drainase yang masih terbuka menyebabkan badan jalan menyempit dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. “Kami berharap drainase dapat ditutup agar akses jalan lebih lebar, aman, dan nyaman,” katanya.

Selain infrastruktur, masyarakat juga mendorong peningkatan dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Warga berharap pemerintah memperluas program pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, kemudahan akses permodalan, serta promosi produk lokal.

Menanggapi hal itu, Fauzi menyatakan seluruh usulan akan dicatat dan dikaji untuk diperjuangkan melalui pembahasan bersama Pemerintah Kota Solok.

Ia juga mengimbau pelaku UMKM agar tergabung dalam kelompok usaha untuk mempermudah akses terhadap program bantuan pemerintah.

“Melalui kelompok, proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Usai dialog, Fauzi meninjau langsung sejumlah lokasi yang diusulkan warga, termasuk saluran drainase, guna memastikan kondisi di lapangan sebagai dasar penyusunan program pembangunan.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih erat antara DPRD dan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. (bus)