Pemprov Sumbar Percepat Pemanfaatan TKD Rp534,99 Miliar untuk Rehabilitasi Pascabencana

PADANG, KP — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp534,99 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat monitoring dan evaluasi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7), yang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, jajaran Kemendagri, serta kepala daerah kabupaten dan kota terdampak.

Gubernur Mahyeldi mengatakan tambahan TKD merupakan instrumen strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan daerah, sehingga seluruh pemerintah daerah diminta segera mengeksekusi program yang telah direncanakan.

“Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan, penetapan prioritas pembangunan, serta dokumentasi pelaksanaan program untuk memudahkan evaluasi.

Mahyeldi juga meminta penguatan komunikasi publik agar masyarakat mengetahui progres pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, menegaskan seluruh dana TKD telah disalurkan ke rekening kas daerah sejak April 2026.

“Artinya, pemerintah pusat telah menyelesaikan kewajibannya. Kami berharap dana ini segera dibelanjakan,” tegasnya.

Namun berdasarkan hasil monitoring Kemendagri, realisasi pemanfaatan TKD di Sumatera Barat hingga saat ini baru mencapai 2,14 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena seluruh dana telah tersedia, sementara masyarakat membutuhkan percepatan pemulihan.

Fernando menegaskan penggunaan TKD harus tepat sasaran, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan ekonomi, serta penguatan mitigasi bencana.

Infrastruktur Jadi Prioritas

Dari total anggaran Rp534,99 miliar, Pemprov Sumbar mengalokasikan Rp453,57 miliar atau 84,78 persen untuk pembangunan infrastruktur.

Selain itu, anggaran dialokasikan untuk sektor pendidikan Rp26,50 miliar (4,95 persen), pertanian Rp20,70 miliar (3,87 persen), kesehatan Rp1,29 miliar (0,24 persen), serta urusan pemerintahan lainnya Rp32,94 miliar (6,16 persen).

Fokus ini menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam memulihkan konektivitas dan aktivitas ekonomi pascabencana.

Sumbar Masuk Tiga Provinsi Tercepat

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi kinerja Sumatera Barat yang masuk tiga provinsi dengan progres pemulihan tercepat secara nasional.

Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, sebanyak 13 daerah telah kembali normal, satu daerah menuju normal, sementara dua daerah masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

“Berbagai indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama sektor pertanian,” ujarnya.

Ia menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar sudah kembali memasuki musim tanam.

Koordinasi Program Rp100,1 Triliun

Meski demikian, Kastorius mengingatkan masih ada pekerjaan rumah, seperti percepatan pembangunan hunian tetap dan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) yang baru mencapai sekitar 75 persen.

Ia mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan ribuan program rehabilitasi lintas kementerian dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk tiga tahun ke depan.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

“Momentum ini bukan hanya memperbaiki kerusakan, tetapi membangun daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tegasnya. (fai)